Media Islam - Informasi Peradaban Umat

Puluhan anak muda dari berbagai daerah berkumpul di Majelis Ilmu dan Dzikir Ar-Raudhah yang dipimpin oleh Habib Naufal bin Muhammad Alaydrus Solo, Jawa Tengah pada Ahad (15/9) sekitar pukul 09.00.

Mereka berasal dari Ahbabul Musthofa Sragen, Pondok Pesantren Ta’mirul Islam (Solo), Pondok Pesantren Baitul Musthofa, IAIN Surakarta, Majelis Dzikir Haqqani, Majelis Dzikir 123 Losari, D3 Teknik Informasi UNS, Keluarga Mahasiswa Nahdhatul Ulama (KMNU) UGM, Majelis Padang mBulan Majelis Riyadhul Jannah (Malang), dan Majelis Rotibul Haddad GP Ansor (Banyumas).

Anak-anak muda tersebut hadir untuk mengikuti Pelatihan IT yang digagas oleh Tim Aswaja IT Developer. “Peserta Pelatihan IT Aswaja akan mendapatkan pengetahuan gratis mengenai audio video streaming,” ungkap salah seorang panitia.

Dalam pelatihan tersebut, peserta mendapat materi mengenai cara mengunggah kajian yang diselenggarakan majelisnya melalui teknologi streaming. Streaming merupakan salah satu teknologi yang memungkinkan penggunanya mengunggah audio atau video secara live melalui jaringan internet. Dengan kata lain, pengguna teknologi ini dapat menyiarkan audio dan video layaknya radio atau televisi internet sehingga dapat dinikmati oleh siapapun yang terkoneksi dengan internet.

Setelah mengikuti pelatihan, diharapkan peserta mampu untuk menyiarkan kajian yang diselenggarakan majelisnya melalui jaringan internet. Hal itu senada dengan yang disampaikan oleh salah satu panitia, “Tujuan pelatihan IT ini agar di setiap majelis dan pondok pesantren mampu menyiarkan secara langsung semua acara kajian yang rutinan ataupun ketika acara akbar, dan menggunakan kecanggihan teknologi untuk dakwah.”

Peserta yang hadir dalam Pelatihan IT Aswaja sangat bersemangat mendengarkan materi yang disampaikan Muhammad Hafidz dan Seto. Bahkan, dalam pelatihan tersebut disepakati rencana untuk menyelenggarakan pelatihan serupa setiap hari Ahad.

Tim Aswaja IT Developer memberikan akun server radio streaming gratis kepada majelis, pondok pesantren, atau siapapun yang menginginkannya. Syaratnya, akun tersebut dimanfaatkan untuk dakwah Aswaja sehingga dapat dinikmati lebih luas.

“Nantinya semua radio online berfaham Ahlussunnah wal Jamaah akan dijadikan satu dalam situs www.StreamingIslami.com, baik yg pakai server kami atau bukan. Database streamingIslami.com inilah yang akan digunakan untuk database aplikasi mobile dan situs radio aswaja center.

Ketika database terupdate maka semuanya otomatis ter-update, lanjut panitia, setelah pelatihan berakhir. “Selain server radio streaming, kami juga berencana membuat server video streaming sendiri. Kalo sudah punya kan mantap, bisa dipakai semua majelis/ pondok pesantren yangg membutuhkan. Mengingat harga server radio dan video streaming tergolong msh sangat mahal.” imbuh perwakilan tim Aswaja IT Developer kepada NU Online. (Ozzy-Markun-Pekik Nursasongko/Abdullah Alawi/Nuonline)

Selama beberapa tahun di Mogadishu, sebuah masjid merupakan satu-satunya tempat belajar gratis bagi penduduk miskin Somalia. Rakyat miskin tersebut memiliki kesempatan untuk belajar secara gratis. Mereka diberi makanan dan seragam oleh sekolah yang dibiayai oleh lembaga donor dan rakyat Somalia yang hidup di luar negeri. 

Pemerintah kekurangan dana dan tenaga untuk menyelenggarakan pendidikan. Sekolah ini dibangun tahun 2007 dan sebagian besar muridnya adalah anak-anak pengungsi yang berusia 3-18 tahun. 

Jumlah murid yang belajar sebanyak 449. Masjid digunakan karena tidak ada gedung yang layak untuk tempat belajar mengajar. Setelah mengalami beberapa dekade perang sipil, saat ini hanya 40 persen anak Somalia yang belajar di sekolah. Angka ini terendah dalam tingkat pendaftaran sekolah di dunia. 

Somalia merupakan negera mayoritas Muslim, sehingga rendahnya tingkat pendidikan ini menjadi keprihatinan masa depan kuaitas Muslim di negeri tersebut. Banyak anak terlambat masuk sekolah. Keikutsertaan perempuan dalam pendidikan juga rendah (islam.ru/mukafi niam/NU)

LONDON - Indonesia dengan jumlah penduduk kelas menengah tertinggi di kawasan dan ketiga di dunia masih mempunyai pekerjaan rumah seperti pelaksanaan demokrasi di semua tingkat, pengurangan angka kemiskinan, dan pemberantasan korupsi.

Hal itu diungkapkan Duta Besar RI untuk Yunani Benny Bahanadewa dalam sambutannya pada acara Resepsi Diplomatik yang digelar KBRI Athena di Hotel Grand Bretagne, Athena, Yunani.

Lebih lanjut Dubes Benny Bahanadewa mengatakan kemajuan yang dicapai sejak 15 tahun terakhir setelah mengalami reformasi sistem politik dan ekonomi nasional Indonesia. Selain menjadi salah satu negara demokrasi terbesar di dunia, Indonesia berhasil mencapai pertumbuhan ekonomi yang menghantarkan Indonesia menjadi salah satu negara G-20 dan termasuk dalam negara "Growth Market."

Di tataran hubungan bilateral kedua negara, Duta Besar RI menyampaikan bahwa Indonesia dan Yunani memiliki kerjasama yang erat dan terus berkembang dalam bidang politik, antar parlemen, ekonomi, perdagangan dan industri.

Selain itu kedua negara memiliki banyak persamaan seperti keduanya adalah negara kepulauan, memiliki banyak peninggalan bersejarah dan situs arkeologi, serta pusat pariwisata yang dapat dikembangkan bersama.

Dalam upaya peningkatan people-to-people contact, kedua negara telah saling mengirimkan misi budaya selama beberapa tahun terakhir.(Antara/Republika)

Majelis Permusyaratan Rakyat Republik Indonesia (MPR RI) akan mendorong pemerintah untuk menindak secara tegas terhadap gerakan-gerakan yang mempropagandakan negara berdasarkan khilafah.

Demikian dikatakan oleh Wakil Ketua MPR RI Lukman Hakim Saifuddin dalam diskusi yang bertajuk “Menggugat Empat Pilar” di Kantor PBNU lantai delapan, jalan Kramat Raya nomor 164, Jakarta Pusat, Jumat (2/8) sore.

“Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) adalah fenomena belakangan. Kita tentu harus serius dengan kehadiran HTI,” kata Lukman Hakim.

Lukman Hakim Saifuddin menilai pemerintah kurang serius menangani gerakan-gerakan yang merongrong Pancasila. Selain pemerintah, ia juga mengimbau masyarakat luas untuk tidak melakukan pembiaran terhadap gerakan-gerakan khilafah tersebut.

“Pemerintah seperti tutup mata terhadap ancaman gerakan khilafah,” kata Rais Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama KH Mashdar F Masudi dalam forum yang sama.

Di hadapan sedikitnya 70 peserta diskusi, KH Mashdar mengatakan bahwa negara-negara Islam sedang terjadi gejolak hebat di Timur Tengah. Ideologi absolut dan hitam-putih persoalan membuat keamanan tak kunjung datang.

“Kalau negara Islam saja sudah seperti itu, apalagi negara dengan sistem khilafah yang sangat absolut,” tegas KH Mashdar.

Dalam diskusi yang difasilitasi Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (LAKPESDAM NU), Lukman Hakim menjelaskan bahwa sosialisasi Empat Pilar menjadi salah satu program utama MPR RI.

Karena, sambung Lukman Hakim Saifuddin muncul sejumlah fenomena-fenomena aktual yang mengikis nilai-nilai Pancasila mulai dari gerakan separatis, gerakan kekerasan, gerakan khilafah, perilaku sewenang-senang pejabat publik. (NU)

Pemimpin Komite Palang Merah Internasional (ICRC), Rabu (11/9), menyerukan upaya gabungan dari masyarakat internasional untuk memastikan bantuan yang diberikan menjangkau orang-orang yang memerlukan di Suriah.

Peter Maurer, Presiden ICRC mengatakan di markas organisasi tersebut di Jenewa bahwa perang yang berkecamuk di Suriah dan dampak tak terkendali dari konflik bersenjata itu atas rakyat sipil Suriah menjadi keprihatinan besar.

Ia menyerukan perhatian mendesak pada situasi menyedihkan rakyat Suriah yang tak mendapatkan di antaranya makanan yang diperlukan, barang kebutuhan rumah tangga, air, fasilitas kebersihan, dan bahkan fasilitas serta perawatan medis.

"Apa yang kita lihat ialah peningkatan penderitaan rakyat Suriah dari dampak perang ini," kata Maurer.

Ia menambahkan konflik itu telah mengakibatkan banyak kematian dan pengungsian, dan membuat banyak orang jadi pengungsi di dalam negeri mereka.

Maurer kembali menyeru para pelaku utama yang memiliki pengaruh pada semua pihak atau kelompok dalam konflik Suriah agar menggunakan pengaruh politik dan diplomatik mereka serta saluran komunikasi, sehingga "para aktor kemanusiaan di lapangan dapat melakukan pekerjaan yang mesti mereka lakukan". (antara/mukafi niam)

Rakyat Tunisia, yang memulai gerakan demokrasi pada Arab Spring tahun 2011 dengan menurunkan presiden yang otoriter saat ini sedang berusaha mencari stabilitas dan kehilangan kepercayaan atas demokrasi serta pemimpin yang mereka pilih, demikian menurut sebuah laporan yang dipublikasikan pada, Kamis (12/9).

Survey yang dipublikasikan oleh Pew Research Center menunjukkan penurunan secara dramatis dari tahun lalu dalam rating seluruh politisi utama, termasuk institusi pemerintah seperti parlemen dan pengadilan.


Namun demikian, rakyat Tunisia masih mendukung pengaruh agama dalam politik dan keberadaan partai politik yang berbasis agama.

“Rakyat Tunisia percaya bahwa prinsip Islam harus mempengaruhi sistem hukum dan para tokoh agama harus memiliki peran politik,” kata laporan tersebut.

Survey yang didasarkan pada wawancara langsung pada 1.000 orang ini dilakukan pada Maret, saat Tunisia dalam transisi demokrasi yang dramatis dengan munculnya deadlock antara pemerintah dan oposisi tentang ke arah mana negara ini akan dibawa.

Masalah ekonomi dan pembunuhan terhadap dua tokoh oposisi utama dalam lima bulan menjadi alasan kelompok oposisi bahwa partai Islam moderat Ennahda tak bisa menjalankan pemerintahan dan harus diganti.

Rating popularitas Ennahda telah turun 25 point tinggal 40 persen, menurut survey ini, tetapi masih lebih tinggi dibandingkan dengan partai oposisi lainnya.

Politisi dengan tingkat popularitas tertinggi adalah Hamada Jebali dengan angka 58 persen. Ia adalah sekretaris jenderal partai Ennahda Party. Popularitasnya juga menurun dari tahun lalu sebesar 66 persen.

Ennahda mungkin akan kehilangan posisi mayoritas di parlemen dalam pemilihan selanjutnya, tetapi menurut survey tersebut, partai tersebut masih akan memiliki kekuatan politik dominan di negara yang 59 persen penduduknya percaya bahwa hukum harus mengikuti nilai dan prinsip Islam.

Dengan populasi yang didominasi oleh kelas menengah dan terdidik, Tunisia sangat diharapkan memiliki kesempatan untuk berhasil dalam demokrasi.

Transisi yang sulit ini, telah menurunkan kepercayaan terhadap demokrasi. Pada 2012, sekitar 55 persen rakyat memilih untuk menggunakan sistem demokrasi dengan sejumlah instabilitas, dan jumlah tersebut menurun tinggal 38 persen pada 2013, dan saat ini 56 persen rakyat Tunisia menerima sebuah negara yang stabil meskipun tidak sepenuhnya demokratis.

Penurunan kepercayaan terhadap demokrasi paling tinggi terjadi diantara kelompok pendapatan menengah, yang mana hanya 48 persen dalam survey tahun ini percaya demokrasi merupakan pilihan terbaik, turun dari 66 persen pada tahun sebelumnya.

Untuk kelompok dengan pendapatan lebih tinggi atau lebih rendah, mayoritas masih percaya, demokrasi merupakan pilihan terbaik.

Tingkat kepercayaan masih tinggi dalam institusi seperti tentara dan polisi, tetapi hanya 42 peren yang melihat pengadilan dan serikata buruh memiliki pengaruh yang baik terhadap masyarakat, sementara anggota parlemen yang untuk pertama kalinya dipilih secara bebas hanya meraih kepercayaan 20 persen.

Secara ekonomi, mayoritas mengatakan kondisi mereka lebih buruk dibandingkan masa revolusi, dan hanya 50 persen yang percaya keadaan akan membaik, turun 75 persen dari tahun lalu.

Ditengah sikap pesimis ini, survey menemukan, sebagian besar rakyat Tunisia mendukung pilar-pilar utama demokrasi, meliputi pengadilan yang jujur, kebebasan memilih, kebebasan berekspresi dan kesetaraan jender.

“Meskipun terdapat ketidakpuasan yang meluas dengan demokrasi, mayoritas rakyat Tunisia percaya akan pentingnya komponen demokrasi tersebut,” kata laporan itu dengan margin error 4 persen ini. (AP/mukafi niam/NU)

"Dulu kami agak peduli dengan mereka (HTI). Namun, karena mereka seringkali tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, dan terkesan mau menang sendiri dalam berpendapat, bahkan terkesan tidak mau menghormati para ulama yang lebih tua dalam segala aspek, maka kami tidak begitu menghiraukan mereka lagi. Apalagi pemahaman mereka itu sangat tidak cocok dengan kultur umat Islam bangsa Indonesia sebagai penerus perjuangan dakwah para Walisongo".

Demikian disampaikan oleh KH. Luthfi Bashori Malang,Alumni Ma'had Sayyid Muhammad Alwi Al Maliki di Makkah Al Mukarrmah, sebagaimana yang tertulis didalam situs pribadinya Perjuangislam.com (6/6/2013).

Pengasuh Pesantren Ribath Al Murtadla Al Islami Singosari Malang tersebut mengungkap ketidak perluan pada HTI setelah mengetahui karakter kelompok HTI yang keras kepala, arogan dan tidak mau mendengarkan pendapat orang lain, bahkan tidak menghormati ulama meskipun lebih mumpuni dalam segala aspek. 

Ketua Umum Pesanren Ilmu Alquran (PIQ) Singosari Malang juga menegaskan ketidak cocokan dakwah HTI dengan kultur ummat Islam Indonesia. 

Lebih jauh, KH. Luthfi Bashori mengatakan bahwa HTI hanya memperjuangkan pendapat Taqiyuddin An-Nabhani dan menolak fiqh Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah dan Hanbaliyah yaitu Fiqh 4 Madzhab.

"Mereka (HTI) menolak fiqih 4 madzhab yang memperbolehkan hukumnya satu negara dipimpin oleh seorang presiden/raja/pedana menteri sebagai pemerintah yang sah menurut syariat, asalkan para pemimpinnya tidak melarang pemberlakuan syariat Islam. Mereka hanya memperjuangkan pendapat Taqyuddin Annabhani, tokoh HTI. Padahal dunia ini mayoritas dihuni umat Islam dari 4 madzhab." tulis Ketua Komisi Hukum dan Fatwa MUI Kabupaten Malang tersebut.

Penulis buku "Konsep NU dan Krisis Penegakan Syariat " tersebut juga mengaku sangat memahami arah pemikiran Hizbut Tahrir Indonesia (HTI) karena sering berdiskusi dengan mereka yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya.

"Kami sudah tahu persis arah pemikiran mereka, karena kami sering berdiskusi dengan kelompok HTI yang tidak pernah ketemu ujung pangkalnya", tulisnya.

KH. Luthfi Bashori juga menilai bahwa kelompok HTI tidak konsisten dan tidak konsekuen dengan keyakinan mereka sendiri. (*).